Permendikbud 114 th 2014 ttg Kelulusan

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144 TAHUN 2014

TENTANG

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN

PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN

KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6), Pasal 67

ayat (3), dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari

Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian

Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian

Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5157);-2-

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik

Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun

2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden

Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun

2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar

dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun

2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun

2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun

2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program

Paket B, dan Program Paket C;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun

2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun

2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan

Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan

Program Paket C;

13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI

SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN

SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN

UJIAN NASIONAL.-3-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang

meliputi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs,

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

(SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

(SMK/MAK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar

Kegiatan Belajar (SKB), dan Pondok Pesantren.

2. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang

mencakup Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C

Kejuruan.

3. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

4. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut

Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi

peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara

program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.

5. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran

dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional

pada mata pelajaran tertentu.

6. UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik

yang berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu dan disertai bukti

yang sah.

7. Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian

teori dan ujian praktik kejuruan.

8. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Nilai

S/M/PK adalah nilai gabungan antara Nilai Ujian S/M/PK dan rata-rata

nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK).

9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang

diperoleh peserta didik dari UN.

10. Nilai Akhir mata pelajaran yang selanjutnya disebut NA adalah nilai

gabungan antara Nilai S/M/PK dan Nilai UN.

11. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk

dinyatakan lulus.

12. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP

adalah badan mandiri dan independen yang bertugas untuk

menyelenggarakan UN.

13. Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok Pesantren

Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman

pendidikan agama Islam. -4-

14. Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal

UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

15. Paket naskah soal UN adalah variasi perangkat tes yang pararel, terdiri

atas sejumlah butir soal yang dirakit sesuai dengan kisi-kisi soal UN.

16. Dokumen UN adalah bahan UN yang bersifat rahasia, terdiri atas naskah

soal, Compact Disk Listening Comprehension, lembar jawaban yang sudah

diisi, daftar hadir, dan berita acara.

17. Dokumen pendukung UN adalah seluruh bahan UN yang tidak bersifat

rahasia, terdiri atas blanko daftar hadir, blanko lembar jawaban, blanko

berita acara, tata tertib, pakta integritas, amplop naskah dan amplop

lembar jawaban.

18. Lembar Jawaban Ujian Nasional yang selanjutnya disebut LJUN adalah

lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal

UN.

19. Surat keterangan hasil ujian nasional yang selanjutnya disebut SKHUN

adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M/PK dari setiap mata

pelajaran yang diujikan secara nasional, Nilai UN, dan NA.

20. Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan

langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UN dan Ujian S/M/PK

yang ditetapkan oleh BSNP.

21. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia.

22. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

23. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh

BSNP sebagai koordinator pengawasan pelaksanaan UN berdasarkan

rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.

24. Pemerintah adalah pemerintah pusat.

25. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten,

atau pemerintah kota.

BAB II

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata

pelajaran;

c. lulus Ujian US/M/PK; dan

d. lulus UN.-5-

Pasal 3

(1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a, untuk peserta didik:

a. SMP/MTs dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari

kelas VII sampai dengan kelas IX;

b. SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK apabila telah menyelesaikan

pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;

c. SMP/MTs dan SMA/MA yang menerapkan sistem akselerasi atau sistem

kredit semester (SKS) apabila telah menyelesaikan seluruh mata

pelajaran yang dipersyaratkan; dan

d. Program Paket B dan Program Paket C, apabila telah menyelesaikan

keseluruhan derajat kompetensi masing-masing jenjang program.

(2) SMP/MTs dan SMA/MA yang menerapkan sistem akselerasi atau sistem

kredit semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus

memiliki izin dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor

wilayah kementerian agama provinsi/kantor kementerian agama

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Ketentuan keikutsertaan peserta didik dari sekolah penyelenggara sistem

akselerasi atau SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur

dalam POS UN.

Pasal 4

Kriteria nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan oleh satuan

pendidikan.

Pasal 5

(1) Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian S/M/PK untuk semua mata

pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh

satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M/PK.

(2) Kriteria kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup mínimal rata-rata nilai dan mínimal nilai setiap mata pelajaran

yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

(3) Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari

gabungan:

a. Rata-rata nilai rapor dengan bobot 70%:

1) Semester I sampai dengan semester V pada SMP/MTs, SMPLB, dan

Paket B/Wustha;

2) Semester III sampai dengan semester V pada SMA/MA, SMALB,

SMK/MAK, dan Paket C;

3) Semester I sampai dengan semester V bagi SMP/MTs dan SMA/MA

yang menerapkan SKS.

b. Nilai Ujian S/M/PK dengan bobot 30%.

Pasal 6

(1) Kriteria kelulusan peserta didik untuk Ujian Nasional (UN)

SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK, Program Paket

B/Wustha, dan Program Paket C adalah:-6-

a. NA setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan paling rendah 4,0 (empat

koma nol); dan

b. rata-rata NA untuk semua mata pelajaran paling rendah 5,5 (lima koma

lima).

(2) NA merupakan gabungan Nilai S/M/PK dan Nilai UN dengan bobot 50%

Nilai S/M/PK dan 50% Nilai UN.

Pasal 7

Kelulusan peserta didik dari:

a. SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK ditetapkan oleh setiap

satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru.

b. Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan oleh setiap

satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan tutor bersama

Pamong Belajar pada SKB Pembina.

BAB III

PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI UJIAN

SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 8

(1) Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian S/M/PK dan UN:

a. telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang

pendidikan di satuan pendidikan tertentu;

b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang

pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahun

pertama sampai dengan semester I tahun terakhir;

c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan

Kesetaraan; dan

d. belum pernah lulus dari satuan pendidikan pada jenjang yang sama.

(2) Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan

berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan

Belajar (SKB), Pondok Pesantren penyelenggara program Wustha, atau

kelompok belajar sejenis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta didik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam POS Ujian S/M/PK atau

POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DALAM UJIAN

SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 9

(1) Peserta didik yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

berhak mengikuti Ujian S/M/PK dan UN.

(2) Peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras yang

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak mengikuti

Ujian S/M/PK dan UN.-7-

(3) Peserta didik yang karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah

berhalangan mengikuti UN dapat mengikuti UN Susulan sesuai jadwal yang

ditentukan dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

(4) Peserta didik yang tidak lulus dapat mengikuti ujian tahun berikutnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak peserta didik dalam Ujian S/M/PK

dan UN diatur dalam POS US/M/PK atau POS UN yang ditetapkan oleh

BSNP.

BAB V

PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 10

Satuan pendidikan melaksanakan Ujian S/M/PK untuk semua mata

pelajaran.

Pasal 11

Ujian S/M/PK dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan POS Ujian

S/M/PK yang ditetapkan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi dinas

pendidikan kabupaten/kota, kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan

kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Pasal 12

Ujian S/M/PK dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN sesuai dengan jadwal

yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Nilai S/M/PK diserahkan oleh setiap satuan pendidikan kepada Pelaksana

UN tingkat Pusat.

(2) Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

SMP/MTs/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA, SMALB,

SMK/MAK, dan Program Paket C diterima oleh Pelaksana UN tingkat Pusat

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan UN.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan dan penerimaan Nilai

S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih

lanjut dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

BAB VI

PENYELENGGARAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN

UJIAN NASIONAL

Pasal 14

(1) BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi terkait di

lingkungan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah

kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.-8-

(2) BSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas:

a. menyusun POS pelaksanaan UN;

b. memberi rekomendasi kepada Menteri tentang pembentukan Pelaksana

UN tingkat Pusat;

c. melakukan koordinasi persiapan dan pengawasan pelaksanaan UN

secara nasional; dan

e. melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan

UN.

(3) Pelaksana UN tingkat Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan

bertanggung jawab kepada Penyelenggara UN.

(4) Pelaksana UN tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan gubernur dan

bertanggung jawab kepada Pelaksana UN tingkat Pusat.

(5) Pelaksana UN tingkat Provinsi terdiri atas dinas pendidikan provinsi, kantor

wilayah kementerian agama provinsi, perguruan tinggi, dan lembaga

penjaminan mutu pendidikan.

(6) Pelaksana UN tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan

Bupati/Wali Kota dan bertanggung jawab kepada Pelaksana UN tingkat

Provinsi.

(7) Pelaksana UN tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas dinas pendidikan

kabupaten/kota dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.

(8) Pelaksana UN tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan

kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada

Pelaksana UN tingkat Kabupaten/Kota.

(9) Pelaksana UN tingkat Pusat, Pelaksana UN tingkat Provinsi, Pelaksana UN

tingkat Kabupaten/Kota, dan Pelaksana UN tingkat Satuan Pendidikan

memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi

UN.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengawasan UN diatur

dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 15

(1) UN untuk sekolah/madrasah dan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan 1

(satu) kali dalam satu tahun.

(2) UN SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK dilaksanakan pada bulan April tahun

2015.

(3) UN Program Paket C dilaksanakan setelah pengumuman hasil UN

SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK.

(4) UN Susulan SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK serta Program Paket C

dilaksanakan satu minggu setelah pelaksanaan UN.

(5) Ujian praktik kejuruan untuk SMK/MAK dilaksanakan paling lambat satu

bulan sebelum penyelenggaraan UN.

(6) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMA/MA, SMALB,

SMK/MAK dan Program Paket C, diumumkan oleh satuan pendidikan

paling lambat satu bulan setelah penyelenggaraan UN.

(7) UN untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan pada bulan Mei 2015.

(8) UN Program Paket B/Wustha dilaksanakan setelah pengumuman hasil UN

SMP/MTs dan SMPLB.

(9) UN susulan SMP/MTs dan SMPLB serta Program Paket B/Wustha

dilaksanakan satu minggu setelah UN.-9-

(10) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMP/MTs, SMPLB,

Program Paket B/Wustha diumumkan oleh satuan pendidikan paling

lambat satu bulan setelah pelaksanaan UN.

Pasal 16

Mata pelajaran yang diujikan pada UN diatur lebih lanjut dalam POS UN yang

ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 17

(1) Ujian kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (5) terdiri atas teori kejuruan dan praktik kejuruan.

(2) Ujian teori kejuruan SMK/MAK dilaksanakan oleh dinas pendidikan

provinsi.

(3) Ujian praktik kejuruan SMK/MAK dilaksanakan oleh satuan pendidikan

bersama dunia industri dan/atau asosiasi profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian kompetensi keahlian kejuruan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS UN yang ditetapkan

oleh BSNP.

Pasal 18

Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam

pelaksanaan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan

kelancaran pelaksanaan UN

Pasal 19

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan sosialisasi UN.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan UN SMA/MA dan SMK dapat dilakukan melalui ujian

berbasis kertas (Paper Based Test) dan/atau ujian berbasis komputer

(Computer Based Test).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UN sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam POS UN yang ditetapkan oleh

BSNP.

Pasal 21

Kementerian memetakan hasil UN pada tingkat sekolah/madrasah,

kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.-10-

BAB VII

BAHAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN

UJIAN NASIONAL

Pasal 22

(1) Kisi-kisi soal Ujian S/M/PK disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan

Kompetensi Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

(2) Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi

Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk

Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

(3) Kisi-kisi soal Ujian S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dan ditetapkan oleh satuan pendidikan.

(4) Kisi-kisi soal UN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kisikisi soal UN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP Nomor

0027/P/BSNP/IX/2014.

Pasal 23

(1) Satuan pendidikan menyusun naskah soal Ujian S/M/PK berdasarkan

kisi-kisi soal Ujian S/M/PK.

(2) Pelaksana Tingkat Pusat menyusun naskah soal UN berdasarkan kisi-kisi

soal UN yang telah ditetapkan.

(3) Pelaksana Tingkat Pusat menyiapkan paket naskah soal UN yang dipilih

dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi UN.

(4) BSNP menelaah dan menetapkan naskah soal UN yang mekanismenya

diatur dalam POS UN.

(5) Naskah soal UN termasuk dalam klasifikasi dokumen negara yang bersifat

rahasia, kecuali naskah soal UN praktik kejuruan.

Pasal 24

(1) Penyiapan, penggandaan, dan pendistribusian bahan Ujian S/M/PK

dilakukan oleh satuan pendidikan.

(2) Penggandaan bahan UN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha,

SMA/MA, SMK/MAK, SMALB, Program Paket C dilakukan oleh pelaksana

UN Tingkat Provinsi secara regional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan regional, penggandaan, dan

pendistribusian bahan UN, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

BAB VIII

BIAYA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN

UJIAN NASIONAL

Pasal 25

(1) Biaya pelaksanaan Ujian S/M/PK menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab

Pemerintah dan pemerintah daerah.-11-

Pasal 26

Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dilarang memungut

biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang

membiayai peserta didik.

BAB IX

SANKSI

Pasal 27

(1) Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti secara sah

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, akan

diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan sanksi diatur dalam POS

UN yang ditetapkan oleh BSNP.

BAB X

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1678

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001